STUDY KASUS ELASTISITAS

(elastisitas pendapatan)

         DOSEN:  KHOIRUL UMAM.SE

NAMA KELOMPOK :

RIMA ARDHANY N.               316.111.020

RISKA MERYLIA P.                316.111.021

RISKA FAUZIAH                     316.111.022

ROCHI RAMADHAN              316.111.023

SETYOWATI                            316.111.024

SITI NURCHASANAH            316.111.025

SURYA ATMAJAYA               316.111.026

TAUFIK HIDAYAT                  316.111.027

SEBAGAI TUGAS PENGANTAR EKONOMI MIKRO

STIE MUHAMMAD HUSNI THAMRIN

MANAJEMEN 2011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah serta Inayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan judul “ ELASTISITAS PENDAPATAN “.

Dengan terselesaikan  tugas ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami baik secara moral dan materil.

Semoga tugas kami dapat bermanfaat  untuk semua pihak  dan khususnya untuk kami sendiri, untuk menyempurnakan makalah ini kami menerima kritik dan saran dari semua pihak.

DAFTAR ISI

                                          

Kata pengantar………................................................................................1

Daftar isi …………………………………………………………………………2

Bab I………………………………………………………………………..…….3

        1.1 Latar belakang…………………...…………………………………..4

          1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………….……….5

Bab II………………………………………………………………………………………..…..6

          Pembahasan……………………………………………………..……………………6

Bab III……………………………………………………………………….…………………..7

          Kesimpulan……………………………………………………………………….……7

          Saran……………………………………………………………………………….…..7

Daftar pustaka………………………………………………………………………….……..8

BAB 1

1.1    Latar BelakangBottom of Form

 http://www.ipotindonesia.com/ipot_new/news_general_20110418.php?folder=all_news&path=/2011/01/17/416166.htmlBottom of Form 

Tingkat Belanja Warga Luar Jawa Siap Naik

Penelitian yang lakukan Credit Sussie Limited akan pasar emerging consumer, menujukkan tingkat konsumsi Indonesia, khususnya masyarakat non-Jawa akan meningkat seiring dengan penetrasi yang dilakukan oleh pelaku industri. Hal ini berdampak pada porsi konsumsi atau tingkat belanja yang meningkat atas pendapatan masyarakat yang tinggal di pulau non Jawa akan meningkat

Demikian disampaikan Vice President Equity Research Credit Suisse Securities, Teddy Oetomo dalam press confrence di kantornya, Gedung Sampoerna Strategic Partner, Jalan Dr. Satrio Jakarta, Senin (17/1/2011).

"Penetrasi pasar masih tinggi di luar Jawa, karena di sana tingkat saving-nya tinggi sedangkan konsumsinya rendah. Pendapatan rata-rata mereka juga jauh lebih tinggi," paparnya.

Menurutnya, pendapatan rata-rata penduduk Jawa adalah 2,4 juta per bulan. Ini lebih rendah dari pada luar Jawa yang mencapai 2,84 juta per bulan. Meski pendapatan lebih tinggi, survei membuktikan tingkat konsumsi mereka jauh lebih rendah dibandingkan pulau Jawa.

Tingkat konsumsi yang rendah bukan karena tingkat permintaan yang kurang. Namun lebih karena penetrasi pasar yang dilakukan pelaku industri masih sangat rendah. Ke depan dengan ekspektasi ekonomi tumbuh, dengan didorong oleh peningkatan infrastruktur, maka tingkat konsumsi masyarakat non Jawa pun akan meningkat.

"Tingkat saving (masyarakat) Jawa secara rata-rata 0,24 juta per bulan, dan non Jawa 0,52 juta per bulan. Berarti konsumsi mereka kan lebih rendah, dan belum tentu kecil, dia tidak mampu. Namun lebih ke penetrasi saja yang kurang," paparnya.

Yang menjadi sorotan lebih atas survei tersebut, yaitu sebagian besar anggaran rumah tangga di Indonesia dominan oleh pengeluaran makanan atau setara dengan 29% dari total penghasilan. Hal tersebut mencerminkan dari tingkat pendapatan abosolut yang lebih rendah di Indonesia.

"Namun demikian hasil survei menunjukkan bahwa rumah tangga-rumah tangga ini optimis seiring dengan positifnya pertumbuhan pendapatan riil hingga 12 bulan ke depan," jelas hasil servei Credit Suisse.

Tingkat pengeluaran pun mengalami tren naik. Ini menunjukkan permintaan yang relatif kuat dan berkelanjutan terhadap kebutuahn pokok. Namun ada beberapa tanda tipe konsumsi yang lebih luas berkembang, mengingat adanya dukungan dari pertumbuhan pendapatan riil yang positif.

"Kepemilikan properti dan kendaraan sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain dalam survei ini. Namun rumah tangga dengan penghasilan lebih tinggi memiliki keinginan membeli yang kuat. Hampir 1/4 rumah tangga dalam survei mengatakan bahwa mereka berencana untuk membeli rumah dalam waktu 2 tahun ke depan. Hampir 1/2 dari mereka yang berpendapatan tinggi berniat untuk menggantikan kendaraan roda dua mereka," ucapnya.

Emerging Consumer Survey merupakan pertama kali di rilis, dengan membahas profil pengeluaran di 4 pasa inti Bazil, Rusia, India dan China, serta Mesir, Indonesia, serta Arab Saudi. Secara keseluruhan konsumen dalam survei ini mewakili 3 miliar dari populasi dunia yang tinggal di negara-negara dengan total GDP mereka lebih dari US$ 10 triliun.



Sumber: detikcom

                                                                     

1.2 Rumusan masalah

Dengan berkembang pesatnya persaingan bisnis saat ini, maka terjadilah persaingan antara pengusaha/perusahaan yang semakin ketat sehingga muncullah berbagai spekulasi terhadap elastisitas pendapatan, antara lain:

v  Apa itu Elastisitas pendapatan?

v  Apa itu efek pendapatan?

v  Mengapa Perbandingan tingkat pendapatan dan  tingkat konsumsi masyarakat luar jawa dengan masyarakat jawa, yang dilakukan penelitian Credit Sussie Limited menujukkan tingkat konsumsi Indonesia,?

v  Bagaimana Rumus umum Hubungan antara koefisien elastisitas pendapatan dengan jenis barang?

BAB II

PEMBAHASAN

Elastisitas Pendapatan (The Income Elasticity of Demand)

Apa itu Elastisitas Pendapatan?

http://arvisajah2.blogspot.com/2011/02/elastisitas-pendapatan-income.html        

                  Suatu perubahan (peningkatan/penurunan) daripada pendapatan konsumer akan berpengaruh terhadap permintaan berbagai barang, besarnya pengaruh perubahan tersebut diukur dengan apa yang disebut elastisitas pendapatan.

Elastisitas pendapatan adalah ukuran respon perubahan harga terhadap pendapatan, menurut ceteris paribus. Elastisitas pendapatan ditetapkan pada suatu titik dalam fungsi yang besarnya bervariasi sepanjang kurva. Elastisitas pendapatan untuk pangan secara agregat, sebagaimana banyak produk makanan individual diasumsikan menurun seiring meningkatnya pendapatan.

Dalam banyak kasus, nilai koefisien pendapatan adalah positif. Hal ini konsisten dengan gagasan bahwa pendapatan meningkatkan konsumsi berbagai jenis produk, demikian pula sebaliknya. Hanya ada sedikit komoditi yang memiliki nilai elastisitas pendapatan negatif. Dan karena elastisitas pendapatan seringkali digunakan untuk memproyeksikan permintaan komoditi spesifik, sementara nilai elastisitas itu sendiri dapat berubah seiring peningkatan pendapatan.

Apa Efek Pendapatan?

          Dalam konteks teori ekonomi, efek pendapatan adalah perubahan pendapatan individu atau ekonomi dan bagaimana perubahan yang akan berdampak pada kuantitas yang diminta dari sebuah barang atau jasa. Hubungan antara pendapatan dan kuantitas yang diminta adalah yang positif, seperti meningkatkan pendapatan, demikian juga jumlah barang dan jasa yang diminta.

        
          Ada faktor-faktor selain harga yang mempengaruhi permintaan produk. Elastisitas pendapatan dari permintaan dihitung sebagai perubahan persen dalam kuantitas yang diminta dibagi dengan perubahan persen dalam pendapatan, ceteris paribus.
          Ada dua kemungkinan hubungan. Jika permintaan meningkat ketika pendapatan meningkat, elastisitas adalah positif dan baik adalah normal. Jika permintaan menurun ketika meningkatkan pendapatan, elastisitas adalah negatif dan baik adalah rendah.

          Pengaruh utama pada elastisitas pendapatan dari permintaan adalah apakah yang baik adalah sebuah kemewahan atau kebutuhan. Ketika barang mewah, elastisitas biasanya sangat positif (lebih besar dari satu). Ketika barang kebutuhan, elastisitas biasanya lebih rendah (kurang dari satu). Ketika barang-barang yang sangat dasar, mereka bahkan dapat lebih rendah (kurang dari nol), seperti permintaan yang jatuh ketika pendapatan naik.

Bagaimana Rumus umum dan Hubungan antara koefisien elastisitas pendapatan dengan jenis barang ???

Rumus Umum

Pada Elastisitas Pendapatan (The Income Elasticity of demand) memiliki bentuk rumus umum yang dapat dituliskan sebagai berikut :

Keterangan :

Eh = Elastisitas harga Permintaan

Q = Jumlah barang yang diminta

Y = Harga barang yang dimaksud

Δ = Tanda perubahan (Delta) atau hasil penggabungan

Hasil akhir dari rumus umum elastisitas tersebut memberikan beberapa kemungkinan yaitu:

- Jika Em= 1 (Unity), maka 1 % kenaikan dalam pendapatan akan menaikkan 1 % jumlah barang yang diminta

- Jika Em>1 (Elastis), maka orang akan membelanjakan bahagian yang lebih besar dari pendapatan terhadap barang.

- Jika pendapatan naik; jika Em <>in Elastis), maka orang akan membelanjakan bahagian pendapatan yang lebih kecil untuk suatu barang, bila pendapatannya naik.

Maka dapat disimpulkan dari ketiga kemungkinan tersebut bahwa naiknya jumlah barang yang diminta, maka tanda elastisitas tersebut adalah positif dan barang yang diminta sebut barang normal atau superior.

Bila kenaikan dalam pendapatan tersebut berakibat berkurangnya jumlah suatu barang yang diminta, maka tanda elastisitas terhadap barang tersebut adalah negatif dan barang ini disebut dengan barang inferior atau giffen.

Hubungan antara koefisien elastisitas pendapatan dengan jenis barang

1. Jika Ei bernilai positif berarti barang normal
2. Jika Ei bernilai negatif berarti barang inferior
3. Jika Ei bernilai posisif dibawah satu berarti barang kebutuhan pokok
4. Jika Ei bernilai posisif di atas satu berarti barang mewah

Perbandingan tingkat pendapatan dan  tingkat konsumsi masyarakat luar jawa dengan masyarakat jawa, Penelitian yang dilakukan Credit Sussie Limited akan pasar emerging consumer, menujukkan tingkat konsumsi Indonesia,?

"Penetrasi pasar masih tinggi di luar Jawa, karena di sana tingkat saving-nya tinggi sedangkan konsumsinya rendah. Pendapatan rata-rata mereka juga jauh lebih tinggi," paparnya.

Menurutnya, pendapatan rata-rata penduduk Jawa adalah 2,4 juta per bulan. Ini lebih rendah dari pada luar Jawa yang mencapai 2,84 juta per bulan. Meski pendapatan lebih tinggi, survei membuktikan tingkat konsumsi mereka jauh lebih rendah dibandingkan pulau Jawa.

Tingkat konsumsi yang rendah bukan karena tingkat permintaan yang kurang. Namun lebih karena penetrasi pasar yang dilakukan pelaku industri masih sangat rendah. Ke depan dengan ekspektasi ekonomi tumbuh, dengan didorong oleh peningkatan infrastruktur, maka tingkat konsumsi masyarakat non Jawa pun akan meningkat.

Kesimpulan

Jadi  dikatakan elastisitas pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat di pulau jawa dan diluar jawa dapat mempengaruhi elastisitas pendapatan masyarakat,dengan demikian masyarakat di luar jawa lebih rendah dari masyarakat pulau jawa,

Dan elastisitas pendapatan juga di pengaruhi oleh beberapa factor diantaranya adalah sbb :

a)   Faktor – Faktor Ekonomi

b) Faktor Demografi ( kependudukan )

     c) Faktor Non Ekonomi Top of Form

Bottom of Form

tugasku dari buku "ekonomi indonesia , mau kemana?"

1)      Jelaskan pengendalian ekonomi makro dalam Ekonomi Pancasila….?

2)      Jelaskan persepektif makro pemulihan ekonomi Indonesia….?

3)      Jelaskan apa persyaratan dasar bagi ekonomi Indonesia untuk dapat pulih…?

4)      Bagaimana kebijakan moneter dalam mengatasi Commudity Bubble : keynote speech gubernur bank Indonesia 2008-2009…?

5)      Bagaimana dampak dengan adanya faktor import barang sesuai dengan ekonomi mikro dan makro….?

Pembahasan

1.   Jelaskan pengendalian ekonomi makro dalam ekonomi pancasila???

                              Dalam hal ini, saya akan mencoba membahas corak tiga permasalahan makro jangka pendek yang tampaknya dihadapi oleh berbagai Negara, baik yang menganut sistem ekonomi liberal, sosialis, maupun yang menganut sistem ekonomi “tengah-tengah” yakni: inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran.

Sistem Ekonomi Pancasila

Ada lima ciri utama yang ingin saya soroti disini:

1.       Adanya peran dominan koperasi dalam kehidupan ekonomi.

2.       Diterapkannya rangsangan-rangasangan yang bersifat ekonomis maupun moral untuk menggerakan roda perekonomian.

3.       Adanya kecendrungan dan kehendak social yang kuat kearah egalitarianism atau kemerataan social.

4.       Diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu ‘perekonomian nasional’ yang tangguh.

5.       Pengandalan pada system desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai membari arah bagi perkembangan ekonomi

Masalah Makro Ekonomi Pancasila

Setelah saya mengidentifikasikan ciri-ciri utama sistem ekonomi pancasila, kita sekarang mengidentifikasi : apakah implikasi ciri-ciri utama tersebut bagi corak barbagai masalah inflasi, pangangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran dan bagaimana cara pengendaliannya?

ü  Inflasi

                Adanya dua macam inflasi utama, yaitu inflasi yang timbul karena kelebihan permintaan (demand inflasion) dan inflasi yang timbul kerana keneikan ongkos produksi (cost inflasion).

                Demand inflasion timbul karena permintaan agregat melebihi penawaran agregat. Pada prinsipnya hanya bias timbul kalau perencaan pusat dengan sengaja, atau karena salah perhitungan, menciptakan daya beli dalam masyarakat melebihi jumlah barang/jasa yang tersedia pada harga konstan. Tekanan inflasi timbul buka dalam kenaikan harga melainkan dalam bentuk memanjangnya antrian dimana-mana dam makin banyknya konsumen yang tidak berhasil memperoleh jatah (suppressed inflasion).

                Dalam kaitannya dengan masalah demand inflasion ini tampak bahwa sistem ekonomi pancasila yaitu harus menggandalkan pada kebijakan-kebijakan yang bersifat tidak langsung, misalnya melalui pengendalian kredit, peningkatan tingakt bunga, pengekangan pengeluaran pemerintah, dan instrumen-instrumen demand management lainnya. Namun ada beberapa hal yang membedakan corak pengendalian makro ekonomi pancasila dengan pengendalian makro di dalam sistem-sistem ekonomi lainnya:

                Pertama, moral suasion akan memegang peranan penting, demikian pula persuasi dan appeal pada kesadaran social dan keagamaan (social religious conscience) maupun saksi-saksi social dan politik. Maka demand inflasion dalam ekonomi pancasila seharusnya lebih mudah terkendalikan.

                Kedua, adanya kehendak sosial yang kuat kearah egalitarianism berate adanya kehendak sosila yang kuat pula untuk mengindari inflasi bahwa inflasi yang timbul adalah karena dorongan untuk memaksimumkan investasi demi pertumbuhan, sehingga pengorbanan sekarang akan diimbangi dengan manfaat yang lebih besar nanti, tidak bias diterima.

                Adanya tiga hal yang membedakan corak dan pengendaliannya dalam sistem ekonomi pancasila. Pertama, dalam hal adanya kegagalan panen, maka bisa diperkirakan bahwa pemerintah akan bereaksi dengan : (a) mengimpor bahan pangan agar harga bahan pangan didalam negeri tetap stabil, dan (b) memberikan subsidi kepada petani (koperasinya) yang mengalami kegagalan panen maupun kepada buruh tani yang menurun penghasilannya. Kedua, seandainya tekanan atau implus cost-inflasion timbul karena gejolak harga-harga luar negeri seharusnya pemerintah mencegah penularan inflasi luar negeri ini ke dalam negeri. Ketiga, adalah asumsi atau cita-cita bahwa pelaku pelaku ekonomi-konsumen, produsen, investor, aparat pemerintah, dan sebagainya-bukan melalui economic man, melainkan manusia yang lebih seimbang dalam perkembangan aspek ekonomi, sosial, dam keagamaannya. Dari segi ini pun terlihat bahwa bila sistem ekonomi tercapai, maka pengendalian inflasi akan menjadi lebih mudah.

ü  Pengangguran

                Masalah pengangguran mempunyai dua dimensi : dimensi jangka pendek dan dimensi jangka panjang. Masalah pengangguran jangka pendek timbul karena tingkat dan komposisi permintaan agregat masyarakat tidak sesuai dengan tingkat komposisi tenaga manusia dan sumber-sumber ekonomi lain yang tersedia. Intinya adanya ketidakserasian  antara permintaan agregat dan sumber-sumber ekonomi yang ada. Masalah pengangguran jangka panjang tidak lain adalah masalah kependudukan dan pembangunan ekonomi pada umunya.

                Dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, ayat 2, yang berbunyi : “ tiap- tiap warganegara  berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Maknanya adalah bahwa konsep pengangguran yang kita pinjam dari teori ekonomi barat sebetulnya tidak terdapat di dalam kamus ekonomi pancasila. Pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak warganegara dan sekaligus kewajiban Negara/masyarakat untuk menyediakannya. Sumber utama lapangan kerja adalah sektor swasta dan modus operasinnya adalah mekanisme pasar.

                Keynes mengatakan bahwa Negara berkewajiban mempertahankan tingkat permintaan agregat masyarakat agar sektor swasta bisa menyediakan lapangan kerja yang cukup (full ployment). Secara ideal pancasila mewajibkan pemerintah untuk tidak hanya berhenti pada mempertahankan permintaan agregat yang cukup dan memberikan tunjangan pengangguran sementara saja, dan memberikan tunjangan bagi mereka yang menganggur. Namun ini tidak berarti bahwa peluang dan ruang gerak bagi Negara untuk secara aktif menciptakan lapangan kerja sudah sangat terbatas.

                Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 harus diartikan bahwa Negara harus menggunakan semaksimal mungkin kemampuan anggarannya, kekuasaan pengaturannya, dan kekuasaan sosila-politiknya untuk menciptakan lapangan kerja baru.

                Mengenai masalah pengangguran, perlu disebutkan tersedianya satu ‘shock absorber’ dalam ekonomi pancasila. Perhitungan untung rugi bukanlah satu-satunya motif kegiatan ekonomi. Setiap pelaku ekonomi, memiliki perspektif yang lebih luas daripada perhitungan untung-rugi. Asas kekeluargaan harus melandasi setiap prilaku. Hubungan perburuhan pancasila harus mencegah agar buruh tidak harus menangung beban setiap shock atau gejolak semacam ini. Mereka harus bertindak sebagai semacam buffer bagi golongan ekonomi lemah yang bernama buruh atau karyawan. Perusahaan Negara harus lebih toleran terhadap penurunan sementara tingkat keuntungan. Jika prinsip pemerataan atau egalitarianism dilaksanakan sesuai dengan cita-cita yang melandasi sistem ekonomi pancasila, maka masalah ketimpangan komposisi permintann tidak timbul.

ü  Neraca Pembayaran

                Masalah maraca pembayaran timbul karena adanya hubungan ekonomi dengan luar negeri. Ada dua masalah neraca pembayaran, yaitu : pertama, masalah neraca pembayaran jangka pendek yang bersifat sementara, misalnya menurunya harga barang-barang ekspor utama karena fluktuasi jangka pendek dipasar dunia, semacam ini masih sifatnya sekunder karena masih bisa diatasi. Kedua, masalah neraca pembayaran jangka panjang, misalnya timbulnya defisit maraca pembayaran yang terus-menerus.

                Jadi jelas bahwa nasionalisme yang sehat harus dikembangan dalam konteks realita perkembangan ekomoni internasional yang terjadi. Bila realita mengendaki, perekonomian nasional kita harus disesuaikan denganya. Peyesuaian seperti ini bukan berate melepaskan sasaran agar perekonomian yang mandiri di dalam arena perekonomian dunia.

Kesimpulan: ketiga permasalahan makro itu – inflasi, pengangguran , dan ketimpangan neraca pembayaran- masih juga tetap bisa timbul separti dalam sistem-sistem ekonomi lain. Tetapi dengan struktur ekonomi dalam negeri yang terpadu dan seimbang, prilaku warga masyarakat yang seimbang, pula dari segi ekonomi, sosial dan religious, serta komitmen yang kuat pada prinsip egalitarianisme dan asa kekeluargaan pada umunya, akan menjadikan disatu pihak corak permasalahan makro yang dihadapi menjadi semakin ringan, dan pihak lain tersedianya instrumen pengendalian yang lebih luas. Sistem ekonomi pancasila mempunyai inner strength untuk mengatasi masalah-masalah makro jangka pendek yang dihadapi.

2.   Jelaskan persepektif makro pemulihan ekonomi Indonesia???

                Dalam jawaban yang saya buat mari kita lihat proses pemulihan ekonomi di Indonesia dari dua segi: teori dan kenyataan dan selanjutnya kita akan menarik kesimpulan umum. Masalah yang sering muncul ini ditandai dengan menurunya daya beli secara drastis, leyapnya minat investasi, meningkatnya kapasitas menganggur di berbagai sektor. The return of depression economics, kata paul krugman.

                Dalam keadaan yang seperti ini resep Keynes , yaitu mendongkrak permintaan melalui defisit fiskal, tidak akan memecahkan masalah. Karena respons sisi suplai lemah, maka kenaikan permintaan mungkin justru akan lebih memicu kenaikan harga daripada kenaikan output. Dengan demikian stimulasi permintaan harus dengan upaya menigkatkan daya respons suplai. Stimulasi melalui kebijakan fiskal mempunyai ruang gerak yang terbatas, karena beban untung pemerintah sangat besar.

                Kesimpulan saya bahwa, kunci stimulasi sisi permintaan terletak pada bangkitnya investasi swasta dan ekspor. Dan ini bergantung pada keberhasilan kita dalam mengembalikan kepercayaan investor dan menghilangkan hambatan sisi suplai. Resep Keynes murni, yaitu mendorong permintaan melalui difisit anggaran blanja, tidak akan mengatasi masalah. Stimulasi fiskal, sepanjang dapat kita lakukan dalam batas-batas kehati-hatian fiskal kita harus lakukan. Krisis proses  penyesuaian pada hakikatnya telah menciptakan dua hambatan bagi para pelaku ekonomi, yaitu : (a) premi resiko yang tinggi, dan (b) biaya transaksi yang tinggi. Premi resiko yang tinggi adalah refleksi dari confidence yang rendah, sedangkan biaya transaksi yang tinggi adalah cerminan dari hambatan-hambatan instutional.

                Proses pemuliahan ekonomi dapat dipandang sebagai proses penyesuaian yang menciptakan penigkatan produksi nasional yang berasal dari dua sumber yaitu : (a) tambahan sumber daya baru yang masuk kedalam sistem ekonomi (net investment), dan (b) realokasi sumber daya yang ada dari kegiatan-kegiatan yang kurang produktif atau tidak lagi menguntungkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih produktif atau lebih menguntungkan. Apabila pengeluaran investasi kotor melebihi penyusutan atau apabila net investment positif dan meningkat. Pada saat itulah kita mengalami kebangkitan kembali dalam arti sebernarnya. Tapi sayang, tanda-tanda kebangkitan kembali investasi ini sampai saat ini belum tampak.

                Langkah yang diperlukan, yaitu prioritas tertinggi harus diberikan kepada penegakan keamanan dan ketertiban (law and order), karena ini melandasi langkah-langkah lainya. Selanjutnya juga ada kesepakatan bahwa pembenahan sektor perbankan dan peyeselaian utang dunia usaha harus ditempatkan pada pringkat teratas. Dan juga perlunya kordinasi yang baik dalam keputusan kebijakan pada tingkat kabinet, khususnya tingkat ekonomi, petingnya penjabaran secara rinci dari segi administrative/birokrasi setiap keputusan kebijakan, pentingnya pemupukan kesatuan pandang dan kemitraan yang lebih mendalam antara pemerintah dan DPR bagi kebijakan-kebijakan yang menentukan proses pemulihan ekonomi, dan perlunya sosialisasi dan diseminasi informasi yang efektif kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan.

3.   Jelaskan apa persyaratan dasar bagi ekonomi Indonesia untuk dapat pulih???

                Dibidang ekonomi, masih banyak kegiata-kegiatan yang belum berjalan ini disebabkan oleh tiga hal yakni : pertama, para pelaku ekonomi belum yakin atas situasi keamanan dan ketertiban umum. Kedua, mereka belum melihat adanya aturan main yang jelas di berbagai bidang. Ketiga, mereka belum yakin bahwa kebijakan ekonomi yang digariskan hari ini tidak berubah besok pagi karena ada perubahan angin politik. Yaitu masalah, law and order, rules of the game, dan policy consistency.

                Order atau ketertiban adalah, landasan esistensi setiap masyarakat. Tanpa order tidak ada masyarakat. Bagaimanapun buruknya suatu order, masih lebih baik daripada no order, seperti yang digambarkan oleh tamzilnya yang terkenal mengenai roving bandits and stationary bandits. Bagaimanapun, ketertiban adalah first order condition yang harus kita penuhi, atau kita tunjukan ada langkah-langkah maju. Dibidang ekonomi ada dua aspek rules of law yaitu, terjaminya property rights dan contract rights.

                Kita harus membedakan antara policy inconsistency dan perubahan policy karena memang kondisi riil berubah dan menuntut perubahan policy. Perubahan policy harus dilakukan apabila kondisi berubah. Namun policy consistency meminta kita untuk tidak mengubah policy hanya karena perubahan selera atau angin politik sesaat. Policy consistency juga menginkan kita untuk tidak dengan mudah menilai policy masalalu, yang barangkali merupakan langkah maksimal bila dilakukan untuk kondisi masa iitu, dengan menggunakan standar masakini. Yang dibutuhkan adalah kearifan untuk mendudukan sense of change dan sense of continuity itu secara proporsioanal itu penting agar tidak membingungkan pasar dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para investor dan juga pejabat dan aparat Negara sebagai pelaksanaan policy- karena masakini akan menjadi masa lalu di masa depan. Kearifan sikap ini adala menjadi kunci agar pemulihan ekonomi kita tidak makin ketinggalan dari Negara tetangga kita.

Bagaimana kebijakan moneter dalam mengatasi Commudity Bubble : keynote speech gubernur bank Indonesia 2008-2009???

Akar permasalahan

                Pangan dan energi adalah penompang utama kehidupan manusia, dan bahkan kehidupan makhluk pada umumnya, semenjak kehidupan mulai ada di bumi. Contoh konkret betapa dalam dikotonomi yang digambarkan dalam teori ekonomi sebernarnya tidak terjadi dalam kenyataan, meskipun untuk jangka panjang super cycle ini disebabkan oleh interaksi antara factor riil dan factor moneter. Faktor riilnya adalah, permintaan pangan dan energy meningkat pesat karena pertumbuhan ekonomi dunia yang pesat selama sekitar dua dasawarsa ini. Ada dua kelompok utama permintaan ini. Pertama, permintaan akan tambahan stock untuk berjaga-jaga karena meningkatnya ketidakpastian suplai yang dipicu oleh hal-hal seperti bencana alam dan situasi politik. Kedua, permintaan akan pangan dan energy yang timbul karena kedua komoditas ini menjadi obyek spekulasi. Khusus untuk pangan, karena melambungnya harga minyak bumi maka terjadilah proses subtitusi dari pangan untuk energy, biofuels mengganti fossil fuels.

               

Teknologi segabai solusi

                Terobosan teknologi yang secara efektif dapat menghemat konsumsi dan memacu produksi. Teknologi-teknologi yang ada masih dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan dan energy. Kita tidak perlu menunggu teknologi-teknologi baru yang dalam taraf pengembangan di Negara maju. Di bidang pangan, pemanfaatan benih unggul, teknologi pasca panen yang lebih baik, proses produksi skala besar dan sebagainya dapat meningkatkan produksi secara signifikan.

Kebijakan Moneter dan Commodity bubble

                Apabila pada suatu gelembung ini gembos, harga akan turun ke tingkat yang lebih “normal” di bawah harga yang sekarang ini. Tetapi ia akan tetap tinggi karena dalam waktu dekat kenaikan suplai belum cukup untuk memenuhi permintaan yang memang tinggi dan terus meningkat. Saya tidak tahu précis seberapa besar unsure spekulatif ini, tetapi ada yang memperkirakan sekitar 30% dari harga minyak mentah yang berlaku di pasar sekarang adalah bubble. Kalu harga minyak turun, harga pangan juga akan turun. Basis bubble adalah, ekspetasi bahwa harga akan terus naik di waktu yang akan datang, bubble akan gembos apabila kebijakan uang ketat diterapkan. Syarat utama keberhasilan pengendalian ekspektasi inflasi adalah kredibilitas bank sentral, yang dinilai dari rekam jejak bank sentral, dengan kredibilitas yang baik seiring dengan rendahnya ekspektasi inflasi biaya pengendalian inflasi menjadi lebih murah, karena pelaku usaha yakin bank sentral tidak akan membiarkan terjadinya kenaikan harga.

Bagaimana dampak dengan adanya faktor import barang sesuai dengan ekonomi mikro dan makro???

Perdagangan internasional meningkat seiring dengan menigkatnya tingkat keterbukaan perekonomian. Harga memainkan peran penting dalam perdangangan internasional, perbedaan harga menyebabkan suatu Negara dapat mengekspor atau mengimpor barang dan jasa. Perdangan internasional akan melibatkan berbagai mata uang sehingga peranan nilai tukar (kurs) menjadi penting dalam interaksi ekonomi antar Negara (samuelson, 2004: 305).

                Kegiatan ekspor di suatu Negara dipengaruhi oleh permintaan luar negeri terhadap barang-barang domestic. Semakin tinggi GDP luar negeri terkait dengan kemampuan daya beli masyarakat luar negeri menunjukan bahwa terjadi kenaikan permintaan akan barang-barang konsumsi, baik barang domestik maupun luar negeri, sehingga kenaikan tingkat pendapatan masyarakat luar negeri akan mendorong nilai impor di domestik.

                Dampak ekspor dan impor :

1.       Ekspor akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam kasus Negara-negara miskin yang sangat membutuhkan devisa guna mengimpor barang modal untuk produksi domestic.

2.       Sebaliknya, pertumbuhan akan mempengaruhi ekspor dalam kasus negera-negara yang memiliki keunggulan komperatif dalam komoditi perdangangan tertentu sehingga mampu memproduksi lebih banyak dari yang di konsumsinya (mengalami surplus dalam ekspor).

                Impor merupakan bagian permintaan domestic akan barang-barang dari luar negeri. Meningkatnya GDP Indonesia terkait dengan kemampuan daya beli masyarakat. Semakin tinggi pendapatan domestic mendorong untuk meningkatnya permintaan akan semua barang, baik domestic maupun luar negeri. Sehingga semakin tinggi pendapatan domestic, maka akan mendorong tingginya permintaan akan barang impor (Blanchard, 2009: 421)

                Nilai tukar pada umunya mengalami perubahan secara berarti dari waktu ke waktu. Fluktuasi yang dialami oleh nilai tukar akan berpengaruh pada aktifitas ekspor dan impor. Pengaruh nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi melalui perdangangan internasional. Perubahan nilai tukar mencerminkan perubahan daya saing antara Indonesia dengan mitra dagangnya. Semakin tinggi nilai tukar riil, semakin akan medorong ekspor dan sebaliknya. Disamping itu semakin berkurangnya nilai tukar riil akan kondusif bagi iklim perdagangan internasional sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

3.       Perdangan internasional menyebabkan nilai tukar Negara berkembang mangalami penurunan. Hal ini disebabkan ekspornya masih terbatas pada barang-barang primer, sedangkan impornya berupa barang manufaktur

DAMPAK FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI EKONOMI MAKRO INDONESIA

DAMPAK FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI EKONOMI MAKRO INDONESIA

• Krisis Subprime mortgage dan Pelemahan US Dollar

Krisis keuangan dunia yang sedang dihadapi saat ini salah satu penyebabnya bermula dari adanya krisis akibat default dari subprime mortgages di Amerika Serikat yang telah merugikan berbagai lembaga keuangan dunia. Akibat krisis itu Bank Sentral (Fed) Amerika terpaksa menurunkan suku bunga sampai 3% dan menyuntikan dana segar dalam jumlah besar untuk memulihkan kepercayaan investor setelah pasar modal di Amerika Serikat anjlok.

Lembaga keuangan di Indonesia tidak terpapar (expose) langsung dengan krisis subprime mortgage ini, karena perbankan di Indonesia dan negara Asia relatif lebih berhati-hati pasca krisis moneter 1998 yang lalu. Namun demikian bukan berarti ekonomi Indonesia tidak terpengaruh.

Akibat turunnya suku bunga Fed turun sampai 3% maka selisih bunga tersebut dengan BI rate menjadi makin besar karena saat ini BI rate mencapai 8%, akibatnya semakin besar cost of money  di Indonesia. Sementara itu BI juga sulit untuk menurunkan sukubunga karena ancaman inlasi yang meningkat sejalan dengan peningkatan harga minyak dan komoditi lainnya. Untuk mencegah inflasi berlanjut BI harus mempertahankan suku bunga yang tinggi.

Dengan demikian tren penurunan suku bunga yang selama ini dicanangkan oleh BI untuk mendorong tumbuhnya sektor riil, diperkirakan akan terhambat, bahkan ada kemungkinan BI menaikan kembali suku bunganya.Pada gilirannya, hal ini  dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat lanju penyaluran kredit yang sudah mulai meningkat dalam dua tahun terakhir ini.

• Kenaikan harga minyak

Kemelut ekonomi dunia saat ini selain dipicu oleh krisis keuangan di Amreika Serikat juga dipicu oleh kenaikan harga minyak yang mendorong kenaikan harga berbagai komoditi baik yang berhubungan langsung dengan minyak bumi maupun komoditi yang tidak berhubungan langsung tetapi terkena dampak kenaikan harga minyak.

Kenaikan harga minyak yang terus merambat melebihi US$ 100 per barel pada awal tahun 2008  bahkan menembus US$ 118 pada bulan April memberikan dampak negatif kepada ekonomi makro Indonesia karena menyebabkan besarnya subsidi yang harus dipikul Pemerintah.

Asumsi harga minyak sepanjang tahun dalam APBN-P 2008 ditetapkan US$ 95 per barel. Berdasarkan asumsi tersebut besarnya subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp. 126 trilyun.  Dengan harga minyak yang terus berada diatas asumsi harga APBN, maka Pemerintah akan terpaksa meningkatkan besarnya subsidi.

Tingginya harga minyak ini terus menekan APBN sehingga diperkirakan Pemerintah akan mengambil langkah untuk menaikan harga BBM bersubsidi atau melakukan penghematan konsumsi BBM bersubsidi. Saat ini Pemerintah Pemerintah masih belum memutuskan langkah yang diambil, namun diperkirakan kedua pilihan tersebut pada akhirnya akan tetap menyebabkan kenaikan harga BBM yang harus dibayar oleh konsumen.

Walaupun harga BBM bersubsidi belum naik, namun kenaikan harga minyak dunia sudah dirasakan dampaknya. Harga BBM untuk industri yang mengikuti harga pasar terus naik, sehingga mendorong naiknya biaya produksi. Akibatnya harga berbagai barang sudah mulai merangkak naik.

Diperkirakan akibat tingginya harga minyak inflasi tahun ini akan meningkat diatas target Pemerintah yaitu bisa mencapai 8,5%. Menurut Ekonom LPEM UI, setiap kenaikan harga bahn bakar Permium sebesar 10% akan menyumbang inflasi sebesar 1%. Sementara jika kenaikan  harga minyak tanah, maka kenaikan inflasi akan lebih besar lagi.

• Kenaikan harga komoditi primer

Dampak kenaikan harga berbagai komoditi primer di dunia saat ini memiliki dua sisi yang berbeda. Sebagai produsen berbagai komoditi primer baik barang tambang seperti Nikel, batubara, emas, timah, minyak dan gas, maupun komoditi agribisnis seperti Kelapa sawit, karet, dll, kenaikan harga komoditi menyebabkan nilai ekspor Indonesia meningkat.

Indonesia yang merupakan negara eksportir komoditi pertambangan, diuntungkan dengan kenaikan harga barang tambang. Berbagai perusahaan pertambangan mengalami kenaikan keuntungan yang fantastis.

Seluruh perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek mencatat kenaikan net profit sebesar rata-rata 176,6% pada tahun 2007. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga minyak dan komoditas logam.

Delapan perusahaan mencatat keuntungan bersih sebesar Rp. 3,3 triliun (US$ 359,7 juta) atau naik 215,6% dari tahun sebelumnya. PT International Nickel Indonesia (Inco) mencatat perolehan keuntungan bersih terbesar yaitu Rp. 10,8 triliun (US$ 1,2 milyar). Kenaikan keuntungan bersih terbesar diperoleh oleh PT. Timah yaitu sebesar 757,3% atau setara dengan Rp. 1,78 triliun.

Perusahaan batubara terbesar di Indonesia, PT Bumi Resources mencatat keuntungan bersih tiga kali lipat menjadi Rp. 7,3 triliun.Perusahaan minyak dan gas mencatat kenaikan keuntungan 8,7%. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga minyak dan produksi. Seorang pejabat di Bumi Resources memperkirakan, kenaikan harga akan terus berlangsung pada tahun ini.

Namun kenaikan harga komoditi tersebut juga berdampak kepada kenaikan harga barang-barang dipasar dalam negeri, seperti naiknya harga minyak goreng, kacang kedelai, batubara, dll yang menyebabkan meningkatnya biaya yang harus ditanggung masyarakat. Akibatnya daya beli masyarakat menurun karena meningkatnya inflasi.

• Kenaikan harga bahan makanan

Seakan reaksi berantai, kenaikan harga minyak mendorong naiknya biaya produksi dan produk substitusinya. Akibatnya harga bahan makanan juga  naik. Hal ini didorong oleh kekhawatiran didunia bahan persediaan bahan makanan pokok seperti beras tidak mencukupi kebutuhan sehingga harganya naik.

Indonesia saat ini lebih beruntung dibandingkan Filipina yang kini menjadi imortir beras terbesar di dunia. Ketika harga beras naik persediaan beras di dalam negeri cukup aman akibat dari keberhasilan panen yang melebihi kebutuhan. Dengan pasok beras yang cukup maka harga dapat distabilkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani Pemerintah menaikan harga jual gabah lebih tinggi. Namun kenaikan harga gabah ini tidak banyak membawa dampak yang berarti  kepada harga beras secara keseluruhan  karena ketersediaan pasok yang mencukupi.

Kenaikan harga bahan makanan yang dirasakan oleh masyarakat terutama kenaikan harga bahan makanan berbahan baku kedelai seperti tahu tempe, dan bahan makanan berbasis tepung terigu.

• Proyeksi ekonomi Indonesia.

Proyeksi menurut Bank Dunia

Dengan melambatnya ekonomi dunia, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan terkena dampaknya. Hal ini disebabkan Indonesia masih bergantung kepada ekspor  kenegara maju seperti Amerika Serikat yang sedang menuju resesi sehingga permintaan terhadap produk impor menurun.

Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia tahun ini menjadi 6,0 persen dari perkiraan terdahulu 6,4 persen, karena ekspornya kemungkinan melambat menyusul melemahnya ekonomi global.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekspor Indonesia tahun ini melambat menjadi 7,0 persen dari 8,0 persen pada tahun lalu. Sementara permintaan domestik, terutama investasi dan konsumsi, diperkirakan masih akan menguat. Dengan tingginya harga bahan bakar dan subsidi, menurut  Bank Dunia, defisit anggaran Indonesia diperkirakan melebar menjadi lebih dari 2,0 persen terhadap PDB dari 1,3 persen pada 2007, dengan rasio utang terhadap PDB turun lagi menjadi 31 persen pada akhir 2008 dari 35 persen. Tetapi, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan menguat kembali pada 2009.  Revisi proyeksi ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia relatif moderat, karena ekonomi Indonesia diperkirakan  masih bisa tumbuh sebesar 6%. Hal ini menunjukkan pelambatan ekonomi dunia tidak terlalu buruk dampaknya kepada ekonomi Indonesia. Pada 2007, ekonomi Indonesia tumbuh 6,3 persen merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Proyeksi ekonomi menurut Pemerintah dan BI

Sementara itu, Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2008 masih cukup tinggi di kisaran 6,2-6,3 persen. Perkiraan pemerintah ini jauh lebih optimistis dibanding proyeksi Bank Indonesia (BI) yang memperkirakan tak akan lebih dari enam persen.

Data pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2008 baru akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan Mei nanti, menurut  Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu  Anggito, konsumsi rumah tangga riil (setelah dikurangi inflasi, Red) akan tumbuh 5,15 persen. Indikatornya adalah penerimaan PPN Dalam Negeri yang tumbuh 3,7 persen, PPN Impor 32,3 persen, dan PPh 21 Rp 12,4 persen. Indikator konsumsi lain yang cukup menggembirakan menurut Anggito adalah penjualan mobil dan motor yang tumbuh masing-masing 60,5 persen dan 28,6 persen.

Sedangkan konsumsi pemerintah tumbuh 4,02 persen, kebanyakan didorong oleh meningkatnya belanja pegawai hingga 10,36 persen. Selanjutnya, pertumbuhan investasi diperkirakan mencapai 9,5 persen. Kredit Investasi tumbuh 17,9 persen, Kredit Modal Kerja 20,6 persen, dan Belanja Modal Pemerintah tumbuh 49,4 persen.

Indikator investasi yang menunjukkan lampu kuning adalah PMDN yang melambat dengan pertumbuhan minus 13,6 persen, dan PMA minus 19,6 persen. PMDN dan PMA memang melambat. Karena persetujuan investasi memang tak bisa langsung direalisasikan.

Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom mengatakan perkembangan ekonomi global yang belum kondusif, akan membuat pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2008 lebih lambat dari yang diperkirakan. Sebelumnya, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini mencapai 6,05 persen.

Proyeksi yang lebih rendah tersebut sejalan dengan perkiraan BI yang juga merevisi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2008. Sebelumnya BI menargetkan di kisaran 6,2-6,8 persen, dengan posisi tengah 6,5 persen. Sekarang ini BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,2-6,5, dengan posisi tengah 6,35 persen. Pemerintah dan DPR sepakat menargetkan 6,4 persen di APBNP 2008.